Faktara.my.id | Jakarta – Lonjakan aktivitas harian di Jakarta yang mencapai sekitar 16 juta orang menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga kelancaran lalu lintas dan keamanan kota. Untuk memperkuat pengawasan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mengintegrasikan puluhan ribu kamera pengawas (CCTV) dalam satu sistem digital terpadu, (21/5/2026).
Pramono Anung mengungkapkan jumlah penduduk Jakarta yang sekitar 11 juta jiwa pada malam hari dapat bertambah hingga 4,5 sampai 5 juta orang pada pagi dan siang hari. Mobilitas tersebut dinilai membuat pengaturan lalu lintas dan pengawasan kota semakin kompleks.
“Dengan jumlah seperti itu, salah satu yang paling disibukkan adalah pengaturan lalu lintas. Maka dengan sinergi ini, kita akan mendapatkan banyak kemudahan,” kata Pramono dalam penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya, Senin (18/5/2026).
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya mengintegrasikan sistem CCTV lintas instansi. Sebanyak 7.314 CCTV milik organisasi perangkat daerah (OPD) dan BUMD disiapkan untuk terhubung dengan 3.362 CCTV milik kepolisian.
Tak hanya itu, sistem juga mencakup kewajiban pemasangan CCTV di gedung-gedung perkantoran, terutama pada lantai empat ke atas. Jumlah perangkat yang akan terkoneksi mencapai 16.781 unit, sehingga total sekitar 27 ribu CCTV nantinya terhubung dalam satu jaringan pengawasan.
“Dashboard-nya ada di Polda Metro Jaya, ada di Kabaintelkam, dan ada di DKI Jakarta. Ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Pramono.
Menurut dia, pemanfaatan CCTV tidak hanya sebatas alat pemantau, tetapi juga menjadi sarana deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan maupun kemacetan. Dengan sistem yang terintegrasi, aparat disebut dapat merespons situasi secara lebih cepat dan akurat.
“Kalau akan terjadi sesuatu, kita sudah punya bayangan terlebih dahulu. Kuncinya komunikasi, saling percaya, dan alat bukti yang cukup,” terangnya.
Pramono juga menyinggung pengalaman penanganan situasi pada Agustus tahun lalu. Ia menilai koordinasi antara Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, dan unsur TNI saat itu mampu merespons kondisi lapangan dengan cepat. Pengalaman tersebut menjadi pijakan penguatan pengawasan berbasis teknologi saat ini.
Ke depan, Pemprov DKI optimistis penguatan sistem pengawasan digital dapat mendukung ambisi Jakarta menjadi kota global yang aman dan nyaman. Bahkan, Pramono menargetkan Jakarta bisa menjadi kota teraman nomor dua di Asia setelah Singapura.
Melalui integrasi CCTV skala besar ini, pengendalian mobilitas jutaan orang di Jakarta diharapkan tidak lagi hanya bertumpu pada petugas lapangan, tetapi juga diperkuat sistem digital yang terpusat dan responsif.
(Rls/Red)
About the Author
