Faktara.my.id | JAKARTA – Upaya penyelundupan puluhan burung yang diduga merupakan satwa liar dilindungi melalui Pelabuhan Jamrud, Surabaya, Jawa Timur, kini memasuki tahap hukum lebih lanjut. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menuntaskan penyidikan kasus tersebut setelah Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyatakan berkas perkara tersangka berinisial ET (51) lengkap atau P-21.
Dalam pengungkapan kasus ini, petugas mengamankan 26 ekor burung dari berbagai jenis yang diduga menjadi bagian dari aktivitas pengangkutan satwa liar secara ilegal. Tersangka ET diketahui merupakan warga Kabupaten Malang.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), Aswin Bangun, menegaskan bahwa kelengkapan berkas perkara tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas perdagangan ilegal satwa liar.
Menurut Aswin, jalur transportasi seperti pelabuhan, jalan darat, dan bandara masih berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengedarkan satwa liar secara ilegal.
Terungkap di Pelabuhan Jamrud, 26 Burung Langka Diamankan
Kasus ini bermula pada 2 September 2026 sekitar pukul 00.45 WIB. Saat itu, petugas Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra melakukan penelusuran dan pemantauan terhadap dugaan aktivitas pengangkutan satwa liar dilindungi di kawasan Pelabuhan Jamrud, Surabaya.
Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan ET bersama 26 ekor burung yang terdiri atas enam jenis berbeda.
Berikut rincian satwa yang diamankan:
- 7 ekor Cica Daun Besar
- 6 ekor Tepus Kepala Kelabu
- 3 ekor Jinjing Petulak
- 1 ekor Merbah Belukar
- 8 ekor Kucica Kampung
- 1 ekor Brinji Rambut Tunggir
Seluruh burung tersebut kemudian diamankan untuk kepentingan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
Pengungkapan ini menjadi perhatian serius karena perdagangan satwa liar tidak hanya mengancam keberadaan spesies tertentu, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem.
Berkas Perkara ET Resmi P-21
Setelah mengamankan tersangka dan barang bukti, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra melakukan serangkaian tindakan penyidikan.
Penyidik juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak hingga akhirnya kejaksaan menyatakan berkas perkara ET lengkap atau P-21 pada 28 Oktober 2026.
Kepala Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra, Aswin Bangun, mengatakan penyelesaian berkas perkara tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik pengangkutan dan perdagangan ilegal satwa liar.
Ia menyebut pihaknya telah mengungkap sejumlah kasus serupa dalam beberapa waktu terakhir, baik melalui jalur pelabuhan, darat, maupun bandara.
Aswin juga menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk mengawasi jalur distribusi sekaligus menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan perdagangan satwa liar.
Perdagangan Burung Ancam Keseimbangan Ekosistem
Aswin mengingatkan bahwa burung memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Salah satunya membantu penyebaran biji yang mendukung regenerasi vegetasi dan kelestarian lingkungan.
Karena itu, perlindungan terhadap satwa liar tidak hanya berkaitan dengan upaya menyelamatkan spesies dari kepunahan, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekosistem secara keseluruhan.
Ia menilai pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar harus melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat.
Dalam perkara ini, ET disangkakan melanggar Pasal 40A ayat (1) huruf d juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, proses hukum terhadap tersangka memasuki tahapan selanjutnya. Kemenhut berharap penanganan kasus ini dapat memberikan efek jera sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia.
(Rls/Red)
About the Author
