Faktara.my.id | Jakarta – Sejumlah mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2019–2024 menegaskan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tidak pernah dibahas dalam rapat konsultasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasal tersebut menjadi sorotan dalam gugatan keabsahan syarat calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mantan Anggota Komisi II Cek Dokumen Pembahasan
Ketua Komisi II DPR RI periode 2019–2024, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan temuan itu di Jakarta Pusat, Minggu (18/10). Ia mengatakan para mantan anggota Komisi II telah memeriksa dokumen rapat dan berkomunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk Bawaslu, DKPP, serta pegiat pemilu.
Menurut Doli, dokumen yang mereka miliki menunjukkan Komisi II membahas draf PKPU yang dilampirkan dalam surat KPU tertanggal 15 September 2023. Draf tersebut, kata dia, tidak memuat pasal yang kini menjadi polemik.
“Jadi kami menyimpulkan pasal itu tidak pernah dibahas,” kata Doli.
Doli Jelaskan Tanggung Jawab KPU
Doli juga menjelaskan tanda tangannya dalam kesimpulan rapat konsultasi tidak berarti Komisi II membahas setiap pasal dalam PKPU. Ia menyebut KPU bertanggung jawab menyusun draf, menggelar uji publik, serta menjelaskan materi yang dibahas dalam konsultasi.
Ia menegaskan para mantan anggota Komisi II tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki asal-usul kemunculan pasal tersebut ataupun motif di baliknya.
Pernyataan para mantan anggota Komisi II itu muncul di tengah permohonan perkara Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026 di MK yang mempersoalkan keabsahan syarat pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
(Rls/Red)
About the Author
