Faktara.my.id | Jakarta – Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan diskursus serius dalam hukum tata negara Indonesia. Persoalan ini tidak lagi sekadar menjadi perdebatan mengenai dokumen pendidikan, tetapi juga menyentuh aspek keabsahan persyaratan jabatan Wakil Presiden dan kemungkinan penerapan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan atau impeachment.
Praktisi hukum nasional sekaligus akademisi hukum tata negara, Dr. Firman Candra, S.E., S.H., M.H., menilai bahwa kedua putusan tersebut harus dikaji secara komprehensif, terutama mengenai konsekuensi hukumnya terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden dan posisi Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.
“Menurut saya, ini merupakan persoalan konstitusional yang harus dijawab berdasarkan UUD 1945, bukan berdasarkan kepentingan politik. Kita harus membedakan antara persoalan keabsahan persyaratan pencalonan, keabsahan keputusan administrasi negara, dan mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya,” ujar Firman.
Dua Putusan Mahkamah Menjadi Perhatian dalam Hukum Tata Negara
Firman merujuk pada Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan UU Pemilu.
Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon dan tidak mengabulkan permintaan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran.
Putusan MA tersebut membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Menurut Firman, kedua putusan tersebut mempunyai objek, ruang lingkup, dan akibat hukum yang berbeda. Karena itu, konsekuensi konstitusionalnya tidak boleh disimpulkan secara tergesa-gesa.
“Putusan MA mengenai keabsahan surat keputusan administrasi negara harus dihormati dan dilaksanakan sesuai amar putusannya. Akan tetapi, pembatalan dokumen administrasi tidak secara otomatis identik dengan pemberhentian seseorang dari jabatan Wakil Presiden. Harus ada proses konstitusional tersendiri untuk menentukan konsekuensi terhadap jabatan tersebut,” jelasnya.
Apakah Gibran Dapat Dimakzulkan?
Firman menjelaskan, secara konstitusional, Pasal 7A UUD 1945 memberikan ruang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Menurutnya, ketentuan mengenai tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden merupakan norma yang perlu dikaji secara serius dalam konteks perkembangan putusan MK dan MA tersebut.
“Pertanyaan hukumnya adalah apakah fakta dan akibat hukum dari kedua putusan tersebut dapat memenuhi kualifikasi tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 7A UUD 1945. Ini memerlukan konstruksi hukum yang kuat, termasuk penilaian terhadap persyaratan pada saat pencalonan dan dasar hukum pengangkatan yang bersangkutan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa mekanisme pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan masyarakat atau pernyataan politik.
Pasal 7B UUD 1945 mengatur prosedurnya secara berjenjang, yaitu:
1. DPR terlebih dahulu menyatakan pendapat mengenai dugaan terpenuhinya alasan pemberhentian.
2. Pendapat DPR harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus.
3. DPR harus memenuhi persyaratan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota DPR.
4. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
5. MPR mengambil keputusan dalam sidang dengan persyaratan kuorum dan persetujuan sebagaimana ditentukan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945, setelah Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
“Dengan demikian, secara hukum terdapat mekanisme konstitusional untuk memproses persoalan tersebut. Namun, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa alasan pemberhentian yang ditentukan UUD 1945 benar-benar terpenuhi,” tegas Firman.
Apakah Pemakzulan Gibran Otomatis Berdampak kepada Prabowo?
Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan pemakzulan Presiden Prabowo Subianto, Firman memberikan penjelasan penting.
Menurutnya, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 memang menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Namun, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa pemberhentian salah satu pejabat secara otomatis mengakibatkan pemberhentian pejabat lainnya.
“Harus dipahami bahwa Presiden dan Wakil Presiden memang dipilih dalam satu pasangan, tetapi UUD 1945 mengatur pertanggungjawaban dan mekanisme pemberhentian berdasarkan jabatan masing-masing. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa apabila Wakil Presiden diberhentikan, Presiden otomatis ikut diberhentikan,” jelasnya.
Firman kemudian merujuk Pasal 8 UUD 1945.
Apabila Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya, Presiden tetap menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Sebaliknya, apabila Presiden diberhentikan, Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai habis masa jabatannya sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UUD 1945.
Dengan demikian, menurut Firman, apabila persoalan hukum yang diproses hanya menyangkut pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden, tidak terdapat dasar untuk secara otomatis memakzulkan Prabowo.
Dalam Kondisi Apa Prabowo Dapat Dimakzulkan?
Firman menegaskan bahwa Presiden Prabowo secara konstitusional dapat diberhentikan apabila terdapat alasan hukum tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Artinya, harus terdapat pembuktian mengenai pelanggaran hukum atau terpenuhinya alasan konstitusional pemberhentian yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap Presiden.
“Fakta bahwa Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang memenangkan Pilpres 2024 tidak dengan sendirinya melahirkan pertanggungjawaban pemakzulan secara kolektif. Harus ada dasar hukum dan pembuktian tersendiri terhadap Presiden apabila hendak dilakukan proses pemberhentian terhadap Presiden,” katanya.
Ia menambahkan, apabila terdapat dugaan keterlibatan atau pelanggaran hukum oleh Presiden yang memenuhi kualifikasi Pasal 7A, hal tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme Pasal 7B, bukan hanya didasarkan pada hubungan politik atau status sebagai pasangan calon.
Ujian Independensi DPR, MK, dan MPR
Menutup keterangannya, Firman menyampaikan bahwa perkembangan perkara ini menjadi ujian bagi seluruh institusi negara, terutama DPR, MK, dan MPR dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya.
Menurutnya, setiap putusan pengadilan harus dihormati, dilaksanakan, dan ditempatkan sesuai ruang lingkup serta akibat hukumnya.
“Negara hukum tidak boleh memilih-milih putusan mana yang ingin dilaksanakan. Putusan pengadilan harus dihormati. Namun, kita juga tidak boleh melompat dari satu putusan administrasi atau pertimbangan pengadilan langsung kepada kesimpulan pemakzulan tanpa melalui prosedur konstitusional,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus diselesaikan melalui hukum tata negara secara objektif, transparan, dan akuntabel.
“Konstitusi tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, tetapi juga tidak boleh dijadikan instrumen pertarungan politik. Jika memang terdapat alasan konstitusional untuk memberhentikan seorang pejabat negara, jalankan mekanismenya. Jika tidak terbukti, jangan memaksakan pemakzulan. Sebab, yang harus kita pertahankan bukan kepentingan seseorang atau kelompok politik, melainkan supremasi konstitusi dan keberlangsungan negara hukum Indonesia.”
Warta : Rudi
About the Author
