Faktara.my.id | Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong penguatan layanan kesehatan jiwa bagi perempuan korban kekerasan. Langkah ini bertujuan memenuhi hak pemulihan korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang aman.
Komnas Perempuan Soroti 376.529 Kasus Kekerasan
Anggota Komnas Perempuan Yuni Asriyanti menegaskan bahwa pemulihan tidak boleh hanya bergantung pada kemampuan korban untuk bertahan. Korban membutuhkan dukungan kesehatan jiwa, perlindungan dari kekerasan berulang, pendampingan hukum, serta dukungan sosial.
Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025.
Menurut Yuni, kesehatan jiwa perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan keadilan gender. Karena itu, layanan pemulihan perlu mempertimbangkan kekerasan, diskriminasi, ketergantungan ekonomi, serta ketimpangan pembagian kerja domestik dan perawatan.
Pemulihan Merupakan Hak Korban
Komnas Perempuan menegaskan bahwa layanan kesehatan jiwa harus berjalan seiring dengan upaya mengatasi kondisi yang mengancam keselamatan dan membatasi pilihan hidup korban.
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatur hak pemulihan korban, termasuk rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial.
Yuni menegaskan, penguatan layanan kesehatan jiwa bagi korban kekerasan seksual harus menjadi bagian dari pemenuhan hak pemulihan. Dukungan yang menyeluruh diharapkan membantu korban membangun kembali kehidupan yang aman dan bermartabat.
(Rls/Red)
About the Author
