Faktara.my.id | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menggunakan uang hasil dugaan korupsi untuk membayar utang Pilkada 2024. KPK menyebut Hamenang diduga menerima imbalan dari sejumlah penyedia barang dan jasa dengan total lebih dari Rp2 miliar.
KPK Telusuri Aliran Uang ke Bupati Klaten
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, Hamenang diduga menerima uang dari pihak swasta melalui ajudannya, BSR, sebesar Rp240 juta dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Klaten, Rizqan Iryawan, sebesar Rp100 juta.
Selain itu, pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative diduga menyalurkan Rp1,9 miliar melalui Rizqan. KPK menduga uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Hamenang, termasuk membayar utang Pilkada dan kebutuhan operasional.
KPK Tetapkan Tiga Tersangka
KPK menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, serta 21 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2026.
Sehari kemudian, KPK menetapkan Hamenang, Ahmad Luthfi, dan Amin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2025–2026.
KPK juga mengidentifikasi lima klaster dugaan korupsi, yakni pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD), serta pemberian kepada pihak BPK untuk mengondisikan audit.
KPK terus mendalami aliran uang dan dugaan keterlibatan para pihak dalam perkara tersebut. Dugaan penggunaan uang untuk membayar utang Pilkada menjadi salah satu aspek yang disoroti penyidik dalam pengusutan kasus korupsi di Kabupaten Klaten.
(Rls/Red)
