Faktara.my.id | JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy buka suara mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Muhadjir yang menjabat Mendikbud pada 2016–2019 mengatakan, proses penyetaraan ijazah luar negeri bukan kewenangan langsung Menteri. Berdasarkan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
> “Urusan penyetaraan ijazah luar negeri tidak sampai ke menteri. Urusannya sudah dilimpahkan ke Dirjen,” kata Muhadjir, Sabtu (3/10/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan status pendidikan Gibran sebagai salah satu syarat pencalonannya pada Pilpres 2024.
Dalam sidang MK pada 2 Oktober 2026, Kemendikdasmen menjelaskan bahwa permohonan penyetaraan pendidikan Gibran diajukan secara daring pada 6 Agustus 2019. Surat keterangan penyetaraan kemudian diterbitkan pada tanggal yang sama dan ditandatangani pejabat di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
Yang menjadi sorotan di sidang MK
Persoalan kemudian bergeser pada dokumen yang digunakan dalam proses penyetaraan.
Tim Kemendikdasmen mengungkap bahwa dokumen dari UTS Insearch yang diterima kementerian berupa Certificate of Attendance dan transkrip nilai. Ketika hakim konstitusi Saldi Isra menanyakan apakah ada ijazah dari UTS Insearch yang diserahkan, pihak kementerian menjawab bahwa pada saat pengajuan tidak ada ijazah.
Status tamat atau tidaknya pendidikan, menurut penjelasan tim penilai, dinilai berdasarkan transkrip nilai dan keseluruhan riwayat pendidikan yang diajukan. Tim kemudian melakukan pemadanan mata pelajaran dan learning outcome dengan kurikulum Indonesia dan menyimpulkan pendidikan tersebut setara dengan SMK bidang akuntansi dan keuangan.
Atase Pendidikan KBRI Australia Yuli Rahmawati juga menjelaskan di persidangan bahwa certificate of attendance pada umumnya menunjukkan seseorang mengikuti pendidikan atau kehadiran, dan tidak secara otomatis identik dengan ijazah.
Dengan demikian, pernyataan Muhadjir tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran dalam penyetaraan Gibran. Pernyataan tersebut menjelaskan posisi kewenangan saat ia menjabat Mendikbud.
Namun, keterangan di MK membuka pertanyaan lain yang kini menjadi titik perhatian: dokumen apa yang menjadi dasar penetapan status pendidikan Gibran, bagaimana verifikasi dilakukan, dan mengapa surat penyetaraan dapat diterbitkan ketika dokumen yang disebut diterima kementerian tidak berupa ijazah UTS Insearch.
Itulah bagian yang kini menjadi materi pemeriksaan dan perdebatan dalam perkara di MK.(Rls/Red)
About the Author
