Faktara.my.id | Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan skema perhutanan sosial membuat perdagangan karbon sektor kehutanan lebih inklusif. Skema ini membuka akses manfaat karbon bagi masyarakat adat, desa hutan, dan kelompok perhutanan sosial.
“Skema tersebut diarahkan agar manfaat karbon tidak hanya dinikmati konsesi besar, tetapi juga dapat diakses perhutanan sosial, masyarakat hukum adat, dan desa hutan yang menjaga kawasan,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Selasa.
Bujang Raba Jadi Contoh Perdagangan Karbon
Lanskap Bujang Raba di Jambi menjadi kelompok perhutanan sosial pertama yang mendapat persetujuan untuk melakukan perdagangan karbon sektor kehutanan.
Aktivitas perdagangan karbon di kawasan tersebut sempat berhenti pada 2021 sambil menunggu regulasi. Setelah pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dan Permenhut Nomor 6 Tahun 2026, Bujang Raba memperoleh SK Persetujuan Penerbitan Non-SPE pada Juli 2026.
Saat ini, dokumen proyek Bujang Raba masih berproses dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Masyarakat Berperan Jaga Hutan
Raja Juli juga menilai Bujang Raba menunjukkan peran masyarakat dalam menjaga hutan, termasuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum perlu berjalan bersama untuk mencegah aktivitas ilegal di kawasan hutan.
“Kalau masyarakat desanya diberdayakan dan diajak berpartisipasi bersama, maka hutan akan terjaga,” ujarnya.
Raja Juli menegaskan pemerintah akan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dan aparat penegak hukum. Ia menilai kombinasi pemberdayaan masyarakat, kesadaran, dan penegakan hukum menjadi kunci menjaga kawasan hutan.
(Rls/Red)
About the Author
