Faktara.my.id | Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace mulai berlaku pada 1 November 2026 setelah masa penundaan berakhir pada 31 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan tersebut sesuai aturan yang telah berlaku dan kesiapan platform digital.
“Marketplace itu kan ditunda sampai 31 Oktober. Nanti insyaallah 1 November akan kita berlakukan sesuai dengan kesiapan para platform,” ujar Bimo di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh atas penghasilan pedagang dalam negeri.
Empat Marketplace Ditunjuk
DJP telah menunjuk empat platform sebagai pemungut PPh Pasal 22, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Keempat platform tersebut tercatat dalam daftar penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang ditunjuk DJP.
Dalam skema ini, marketplace memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang. Dasar pengenaan tidak memasukkan PPN dan PPnBM.
Pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai pemungutan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan dan menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace.
Marketplace Siapkan Sistem Pemungutan
Bimo mengatakan platform yang ditunjuk telah menyiapkan sistem untuk menjalankan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan.
Kebijakan tersebut sebelumnya mengalami penundaan. DJP kemudian menetapkan masa penundaan hingga 31 Oktober 2026 sebelum kembali menerapkan pemungutan pada 1 November.
Dengan berlakunya kebijakan tersebut, marketplace akan mengambil alih mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 dari pedagang sesuai ketentuan PMK 37/2025. DJP menyatakan penerapan kebijakan akan mengikuti kesiapan sistem masing-masing platform.
(Rls/Red)
About the Author
