Faktara.my.id | Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penyerahan Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) DPRD DKI Jakarta mematangkan penyusunan rekomendasi menindaklanjuti proses verifikasi data dan hasil peninjauan lapangan.
Wakil Ketua Pansus Mujiyono mengatakan, pertemuan itu untuk menyamakan persepsi antara Pansus dengan jajaran eksekutif. Sebelum penyusunan dan penyampaian rekomendasi.
“Kita rapat terkait dengan rencana menyusun rekomendasi,” ujar Mujiyono, Senin (21/9/2026).
Pansus memiliki waktu kerja hingga Oktober 2026. Sehingga, penyusunan rekomendasi perlu persiapan matang. Penyamaan persepsi agar rekomendasi tepat sasaran. Tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Pansus mengurai satu per satu temuan. Mengonfirmasi dan menyelaraskan dengan eksekutif. Alhasil, terdapat sejumlah hal sudah sesuai. Namun ada pula yang perlu pengoreksian.
“Ada sisi yang benar, ada yang perlu dikoreksi,” ungkap Mujiyono.
Ia menyebut, Pansus menemukan potensi persoalan yang berkaitan dengan proses birokrasi pada masa lalu. Termasuk berkaitan dengan aturan dan waktu pelaksanaan penyerahan aset Fasos-Fasum.
“Potensi-potensi temuan yang merupakan kesalahan birokrasi di masa lalu,” kata Mujiyono.
Pansus akan mengidentifikasi potensi kerugian daerah yang selama ini belum selesai. Aspek legalitas aset juga menjadi perhatian dalam penyusunan rekomendasi.
“Potensi kerugian daerah yang sudah lost,” ucap Mujiyono.
Terdapat pula peluang penyegelan di sejumlah titik. Hal itu mengacu pada hasil penelusuran. Terindikasi kuat terdapat pelanggaran.
Nantinya, rekomendasi Pansus harus memiliki narasi dan dasar aturan yang jelas. Dengan begitu menjadi pijakan dalam percepatan penyelesaian penyerahan aset Fasos-Fasum kepada Pemprov DKI.
“Bahasanya harus sama. Narasinya harus sama. Kemudian aturan bakunya harus jelas,” tandas Mujiyono.
Satu kendala yang masih dihadapi dalam proses percepatan penyerahan Fasos-Fasum, yaitu persoalan itikad baik dari pihak-pihak yang berkepentingan.
“Jadi kalau kita lihat, itikad baiknya yang kurang,” ungkap Mujiyono.
Ia menyebut, terindikasi ada pihak-pihak yang sengaja memperlambat proses penyerahan. Diduga, melibatkan oknum birokrasi pada masa lalu. Hal tersebut juga akan tertuang dalam rekomendasi Pansus.
“Rekomendasinya, poin-poin yang harus disampaikan. Kita akan laporkan,” pungkas Mujiyono.
(Rls/Red)
About the Author
