Faktara.my.id | Manado – Pemerintah Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, menyiapkan anggaran Rp1,5 miliar untuk memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Lynda Watania mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut melalui APBD Perubahan 2026 untuk menambah peserta JKN dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda.
Rp1,5 Miliar untuk 14 Ribu Warga
Lynda memperkirakan anggaran tersebut dapat memberikan perlindungan JKN kepada sekitar 14.000 warga. Pemkab Minahasa memprioritaskan masyarakat ekonomi bawah, terutama kelompok Desil 1 hingga Desil 5 yang belum memiliki jaminan kesehatan.
Pemkab Minahasa akan melakukan pemadanan data untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan menyasar warga yang memenuhi kriteria.
Atasi Kepesertaan JKN Tidak Aktif
Pemkab Minahasa bersama BPJS Kesehatan Cabang Tondano juga membahas peserta JKN yang tidak aktif akibat tunggakan iuran.
BPJS Kesehatan mencatat sekitar 14 persen peserta PBPU mandiri tidak aktif. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano Daryono mengatakan pihaknya terus mengingatkan peserta membayar iuran melalui Telekolekting dan WhatsApp Blast.
Peserta yang memiliki tunggakan juga dapat memanfaatkan Program REHAB atau Rencana Pembayaran Bertahap untuk melunasi iuran secara mencicil sesuai ketentuan.
Dorong UHC Berkualitas
Pemkab Minahasa dan BPJS Kesehatan turut mendorong perusahaan mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN. Bappelitbangda, Dinas PTSP, dan BPJS Kesehatan akan mencocokkan data pelaku usaha untuk menindaklanjuti perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya.
Pemkab Minahasa terus memperluas kepesertaan JKN, memperbaiki ketepatan sasaran bantuan, dan mendorong peserta tidak aktif menyelesaikan tunggakan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang berkualitas di Kabupaten Minahasa.
(Rls/Red)
About the Author
