Faktara.my.id | JAKARTA – Pakar hukum kepemiluan Titi Anggraini menyebut pengecualian bukti ijazah hanya berlaku dalam aturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Namun tidak ditemukan dalam aturan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD maupun Pilkada.
Hal itu disampaikan Titi saat menjadi ahli dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (30/9/2026).
Titi dihadirkan oleh kuasa hukum Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana selaku pemohon perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV.
Menurut Titi, UU Pemilu menetapkan syarat pendidikan yang sama bagi calon presiden-wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD, yakni paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Namun, perbedaannya terdapat pada pembuktian.
“Yang beda ternyata bukan pada syarat minimumnya, melainkan pada cara pembuktiannya,” kata Titi.
Dia menyoroti Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan bukti kelulusan SMA dari sekolah asing bagi capres-cawapres yang tidak memiliki bukti tersebut tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Titi menyebut ketentuan serupa tidak terdapat dalam aturan pencalonan legislatif maupun Pilkada.
Bahkan, untuk bukti pendidikan SMA dengan kurikulum asing dalam Pilkada, tetap diwajibkan surat penyetaraan.
“Dalam pembacaan ahli, yang dikecualikan adalah bukti tertentu, bukan kualifikasi pendidikan yang diwajibkan oleh undang-undang,” ujarnya.
Menurut Titi, tidak memiliki bukti kelulusan, tidak lulus, dan memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak setara merupakan tiga kondisi berbeda.
Karena itu, kepemilikan ijazah perguruan tinggi tidak otomatis membuktikan seseorang memenuhi syarat tamat SMA atau sederajat.
“Nama program pendidikan tinggi saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa syarat tamat SMA atau sederajat telah terpenuhi,” kata Titi.
Dia menilai perbedaan mekanisme pembuktian tersebut perlu dijelaskan secara objektif, termasuk dasar pembedaan antara pencalonan presiden dengan jabatan lainnya.
Para pemohon dalam perkara ini menilai adanya cacat syarat ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai Calon Wakil Presiden di Pemilu Presiden 2024.
Termohon dalam gugatan ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan pihak turut terkait ialah Bawaslu RI. Ada 12 pemohon dalam gugatan ini, yaitu:
1. Brahma Aryana
2. Ansufri ID Sambo
3. Denny Indrayana
4. Fachrul Razi
5. Tyasno Sudarto
6. Slamet Soebijanto
7. Hanafie Asnan
8. Soenarko MD
9. drg. Moeryono
10. H.M. Subhan
11. Bonatua Silalahi
12. Dra. Tiurma M.S. Sihombing
(Rls/Red)
About the Author
