Faktara.my.id | Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menegaskan aset kripto bukan uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Meski demikian, pemerintah tetap mengenakan pajak atas penghasilan atau keuntungan dari aset digital tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Rupiah Tetap Jadi Alat Pembayaran Sah
Ibnu menjelaskan penggunaan rupiah, pengawasan perdagangan kripto, dan pengaturan pajaknya berada dalam ranah berbeda. Bank Indonesia mengatur aspek pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perdagangan aset kripto, sedangkan Kementerian Keuangan menetapkan ketentuan perpajakannya.
Ia menegaskan status kripto sebagai aset tidak menghapus kewajiban pajak. Seperti rumah yang disewakan atau kendaraan yang dijual dengan keuntungan, aset kripto juga dapat menimbulkan penghasilan yang menjadi objek pajak.
Ibnu juga meminta masyarakat membedakan aturan perpajakan dengan penilaian syariah terhadap aset digital. Menurutnya, kejelasan aturan dan koordinasi antarlembaga penting untuk melindungi konsumen serta meningkatkan kepatuhan pajak.
Indonesia Siapkan Pertukaran Data Kripto pada 2027
Pemerintah turut memperkuat pengawasan pajak melalui kerja sama internasional. Indonesia telah mengadopsi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Kerangka tersebut memungkinkan otoritas pajak antarnegara bertukar informasi terkait aset kripto. Ibnu menyebut Indonesia merencanakan pertukaran informasi pertama melalui CARF pada 2027.
Ibnu menekankan bahwa pengawasan aset kripto membutuhkan data akurat, sistem yang aman, serta koordinasi antarlembaga dan antarnegara. Langkah tersebut diharapkan membantu pemerintah menghadapi tantangan perpajakan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.
(Rls/Red)
About the Author
