Faktara.my.id | Kabupaten Bekasi – Pembangunan drainase atau saluran air di Kampung Kuda-kuda, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi. Pasalnya, pekerjaan yang diduga menggunakan anggaran pemerintah tersebut disinyalir tidak memperhatikan sejumlah aspek teknis pelaksanaan konstruksi, Senin (2/11/2026).
Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi awak media bersama DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya, ditemukan pekerjaan pembangunan drainase yang tidak dilengkapi papan informasi proyek. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak dapat mengetahui secara jelas sumber anggaran, nilai proyek, nama perusahaan pelaksana, volume pekerjaan, maupun jangka waktu pelaksanaan.
Selain persoalan transparansi, proses pemasangan batu pada saluran drainase juga menjadi perhatian. Pasalnya, pekerjaan terlihat dilakukan dalam kondisi masih tergenang air. Bahkan, dasar galian pondasi tidak terlihat secara jelas karena tertutup genangan, sehingga memunculkan dugaan batu hanya dipendam di dalam lumpur tanpa persiapan dasar konstruksi yang memadai.
Ketua DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi, N. Rudiansah, menyayangkan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Ia menilai pihak pelaksana seharusnya mengutamakan kualitas konstruksi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Bagaimana masyarakat bisa ikut mengontrol apabila papan informasi proyek tidak dipasang? Ini merupakan pekerjaan yang diduga menggunakan anggaran pemerintah, sehingga informasi mengenai kegiatan tersebut harus terbuka kepada publik,” tegas Rudiansah.
Ia juga mempertanyakan metode pemasangan batu yang dilakukan ketika kondisi saluran masih tergenang air serta tidak terlihat adanya pemasangan cerucuk bambu sebagai bagian dari penguatan dasar konstruksi.
“Jangan sampai pembangunan drainase ini terkesan asal jadi. Kami melihat pemasangan batu dilakukan dalam kondisi masih ada genangan air. Cerucuk bambu juga tidak terlihat. Ini perlu diperiksa, apakah metode pelaksanaannya sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum,” ungkapnya.
Menurut Rudiansah, pemasangan papan informasi proyek merupakan bagian penting dari keterbukaan penyelenggaraan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Tak hanya itu, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi sorotan. Dalam pemantauan tersebut, penerapan manajemen keselamatan kerja bagi para pekerja dinilai perlu mendapat perhatian dan evaluasi dari pihak pelaksana maupun pengawas kegiatan.
Rudiansah meminta dinas terkait tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan drainase tersebut.
“Kami meminta dinas terkait turun ke lapangan untuk mengecek seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari galian pondasi, kondisi dasar saluran, metode pemasangan batu, kebutuhan cerucuk bambu sesuai perencanaan, hingga penerapan K3. Jangan sampai pekerjaan yang menggunakan uang rakyat justru mengabaikan kualitas dan keselamatan,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui secara pasti nilai anggaran, sumber pendanaan, nama kontraktor, maupun instansi penanggung jawab pembangunan drainase tersebut lantaran tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi.
Tim/Red
About the Author
