Faktara.my.id | Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, secara terbuka mengungkap adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di wilayah Jakarta
Rano menegaskan bahwa praktik lancung dalam penerimaan tenaga PPSU ini tidak boleh dibiarkan ataupun ditutup-tutupi. Ia menyebutkan bahwa persoalan tersebut telah lama menjadi perhatian serius bersama Gubernur Jakarta, Pramono Anung.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk menelusuri dugaan praktik pungli tersebut serta mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat.
“Kami sudah ngomong, itu harus diberantas,” tegas Rano Karno.
DPRD DKI Jakarta Turut Soroti Praktik Pemerasan Pencari Kerja
Persoalan ini tak luput dari perhatian legislatif, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Lubis, mengaku menerima banyak keluhan dari warga terkait dugaan pungutan liar dalam proses seleksi penerimaan petugas PPSU.
Aspirasi tersebut diperolehnya langsung saat melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan. Ali menilai praktik tersebut sangat merugikan masyarakat kecil, khususnya mereka yang sedang berjuang mencari nafkah. Menurutnya, para pencari kerja seharusnya mendapatkan hak dan kesempatan yang adil tanpa harus terbebani pungutan di luar ketentuan.
“Ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Sudah cari kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli,” ujar Ali Lubis saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta.
Harapan Publik: Transparansi dan Penegakan Hukum
Maraknya dugaan pungli dalam rekrutmen PPSU ini memicu keresahan dan menjadi sorotan serius publik. Masyarakat luas berharap agar proses seleksi dan penerimaan petugas PPSU ke depannya dapat berjalan secara transparan, profesional, serta bersih dari segala bentuk praktik pungutan liar
Jika terbukti ada pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti terlibat diharapkan mendapat sanksi tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sumber : Info CPNS
Rls : Tim/Red
