Faktara.my.id | JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Undang-Undang Reforma Agraria dalam Rapat Paripurna. Pengesahan regulasi ini menjadi fondasi hukum baru yang memperkuat wewenang negara dalam menertibkan serta mengambil alih lahan-lahan terlantar (abandoned land) untuk diredistribusikan secara adil demi menopang kesejahteraan rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan.
1. Penertiban Lahan Terlantar dan Penghentian Spekulasi Tanah
Undang-Undang ini memberikan koridor hukum yang tegas bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Lahan skala besar yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan awal, sengaja ditelantarkan, atau sekadar dijadikan komoditas spekulasi aset oleh pemegang izin akan dicabut hak pengelolaannya dan dikembalikan ke dalam penguasaan negara.
Langkah ini diambil untuk mengurai ketimpangan struktur penguasaan lahan nasional yang selama ini memicu rentetan konflik agraria dan membatasi akses masyarakat produktif terhadap sumber daya tanah.
1. Redistribusi Berbasis TORA dan Ketahanan Pangan
Melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), lahan terlantar yang telah disita dan dikuasai kembali oleh negara akan diredistribusikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Prioritas penerima mencakup:
Petani Gurem dan Buruh Tani: Penyediaan lahan garapan bersertifikat guna meningkatkan taraf hidup dan skala usaha tani.
Masyarakat Hukum Adat: Pengakuan serta perlindungan wilayah kelola adat yang memiliki keterikatan historis dan kultural.
Komunitas Lokal Terpinggirkan: Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di kawasan pedesaan.
Langkah redistribusi ini diproyeksikan dapat memperkuat kedaulatan pangan nasional sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan secara inklusif.
1. Integrasi Keadilan Ekologis dalam Tata Ruang
UU Reforma Agraria yang baru juga memuat norma keadilan ekologis yang memprioritaskan fungsi daya dukung lingkungan. Pengalokasian lahan tidak lagi semata-mata diukur dari potensi profitabilitas ekonomi jangka pendek, melainkan wajib memperhitungkan aspek keberlanjutan.
Lahan-lahan terlantar yang berada di kawasan sensitif ekologis—seperti daerah resapan air, sempadan sungai, atau kawasan rawan bencana—akan dikonservasi kembali menjadi kawasan lindung atau hutan kemasyarakatan guna memitigasi dampak perubahan iklim dan bencana alam.
1. Tantangan Implementasi dan Transparansi Data
Sejumlah pengamat kebijakan publik menyambut positif pengesahan undang-undang ini, namun menekankan pentingnya transparansi pada tahap pelaksanaan. Keberhasilan UU Reforma Agraria akan sangat ditentukan oleh:
Akurasi Peta Tunggal (One Map Policy): Kejelasan basis data geospasial untuk mencegah tumpang tindih klaim kepemilikan.
Audit Lahan yang Akuntabel: Keberanian pemerintah dalam melakukan identifikasi dan tindakan tegas terhadap pelanggaran izin HGU/HGB tanpa tebang pilih.
Pemberdayaan Pasca-Redistribusi: Penyediaan akses permodalan, teknologi pertanian, dan rantai pasok agar tanah yang diterima masyarakat benar-benar produktif secara berkelanjutan.
(Rls/Red)
About the Author
