Faktara.my.id | JAKARTA – Persoalan sampah Jakarta kembali menjadi perhatian serius. DPRD DKI Jakarta mendukung langkah pemerintah provinsi mempercepat penanganan sampah, sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh program pengelolaan, termasuk kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menilai persoalan sampah ibu kota tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan Bantargebang. Pemerintah harus memperkuat pengurangan sampah sejak dari rumah tangga agar volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir terus berkurang.
Yuke menegaskan bahwa DPRD siap mendukung program pemerintah selama langkah tersebut benar-benar mampu memberikan solusi jangka panjang bagi persoalan sampah Jakarta.
DPRD DKI Siapkan Pengawasan Ketat Pengelolaan Sampah
Yuke menyampaikan dukungannya terhadap kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan TPST Bantargebang.
Namun, ia mengingatkan bahwa kerja sama antardaerah membutuhkan pengawasan yang kuat karena melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan.
DPRD DKI akan memantau pelaksanaan program pengelolaan sampah untuk memastikan pemerintah menjalankan seluruh rencana secara efektif.
Pengawasan tersebut mencakup sistem pemilahan sampah rumah tangga, pengembangan fasilitas pengolahan, hingga pembenahan mekanisme pengangkutan sampah.
Pemilahan Sampah dari Rumah Jadi Kunci Utama
Menurut Yuke, Jakarta harus mengubah pendekatan penanganan sampah dengan memperkuat pengelolaan sejak dari sumbernya.
Masyarakat perlu membiasakan pemilahan sampah organik, anorganik, dan sampah yang dapat didaur ulang sebelum petugas mengangkutnya.
Pemerintah juga perlu mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS 3R).
Melalui sistem tersebut, sampah yang masih memiliki nilai guna dapat diolah kembali sehingga tidak seluruhnya berakhir di Bantargebang.
Selain memperkuat pemilahan, Yuke meminta pemerintah memastikan sistem pengangkutan berjalan sesuai kebutuhan dan terintegrasi dengan fasilitas pengolahan.
Jakarta Tidak Bisa Terus Bergantung pada Bantargebang
Yuke menilai keberhasilan penanganan sampah sangat bergantung pada keterhubungan seluruh program, mulai dari pengurangan sampah di tingkat rumah tangga hingga pengolahan di fasilitas terpadu.
Pemerintah juga harus mencari solusi terhadap timbunan sampah lama yang telah menumpuk di Bantargebang.
Karena itu, penanganan sampah tidak boleh hanya berfokus pada lokasi pembuangan akhir. Pemprov DKI perlu menjalankan upaya pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan secara bersamaan.
Yuke berharap pemerintah dapat menunjukkan hasil yang lebih signifikan pada 2028 hingga 2029.
Pemprov DKI dan Bekasi Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Sampah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi telah memperpanjang kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang untuk lima tahun ke depan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menandatangani kesepakatan tersebut di Balai Kota Jakarta, Senin (26/10/2026).
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan sampah lintas wilayah, meningkatkan efektivitas pengelolaan, serta mengurangi dampak lingkungan.
Yuke menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah, terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Jakarta.
Ia juga mendorong keterlibatan pemerintah pusat dalam penanganan sampah berskala besar yang membutuhkan dukungan kebijakan, teknologi, dan koordinasi lintas wilayah.
Pramono Anung Optimistis Sampah Jakarta Lebih Terkendali pada 2028
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi dan pemerintah pusat dapat mempercepat penyelesaian persoalan sampah Jakarta.
Pramono menargetkan pengelolaan sampah Jakarta menjadi lebih terkendali pada 2028 apabila seluruh program berjalan sesuai rencana.
Dengan pengelolaan sampah baru yang semakin baik, pemerintah diharapkan dapat mengalihkan lebih banyak perhatian pada penanganan timbunan sampah lama di Bantargebang.
Meski demikian, keberhasilan tersebut tetap membutuhkan konsistensi pelaksanaan program, dukungan teknologi, dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah.
Penanganan Sampah Butuh Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
Persoalan sampah Jakarta bukan sekadar masalah pengangkutan dan pembuangan. Penanganannya membutuhkan perubahan sistem secara menyeluruh, mulai dari kebiasaan masyarakat hingga kesiapan infrastruktur pengolahan.
DPRD DKI Jakarta berkomitmen mengawasi pelaksanaan program agar kerja sama antardaerah menghasilkan perbaikan nyata.
Di sisi lain, pemerintah harus memastikan setiap program berjalan terukur, berkesinambungan, dan mampu mengurangi beban TPST Bantargebang.
Target pengelolaan sampah yang lebih terkendali pada 2028 kini menjadi tantangan bersama. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari rumah.
Dengan kerja sama yang konsisten antara Jakarta, Bekasi, pemerintah pusat, dan masyarakat, penanganan sampah diharapkan dapat bergerak menuju sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan.
(Rls/Red)
About the Author
