Faktara.my.id | KOTA BOGOR – Persoalan kesejahteraan rakyat tidak bisa terus dijawab dengan narasi pertumbuhan ekonomi, sementara tekanan biaya hidup, persoalan lapangan kerja, dan ancaman kerusakan lingkungan masih menjadi perhatian publik. Kritik keras itu disuarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor dalam aksi demonstrasi di depan Pintu 1 Istana Kepresidenan, Kota Bogor, Selasa (27/10/2026).
Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor, Multazam, bersama kader HMI mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengevaluasi arah kebijakan pemerintahan setelah dua tahun berjalan. HMI menuntut agar kebijakan negara tidak hanya berorientasi pada capaian statistik, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam tuntutannya, HMI menyoroti ketimpangan sosial, pemutusan hubungan kerja (PHK), harga kebutuhan pokok, serta beban biaya bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah didesak mengambil langkah konkret untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan membenahi kebijakan ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Bagi Multazam dan HMI, persoalan lapangan kerja dan kenaikan biaya hidup membutuhkan perhatian serius. Masyarakat tidak cukup hanya dijanjikan pertumbuhan ekonomi apabila kesempatan memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari masih menjadi tantangan. Karena itu, HMI mendesak pemerintah menghadirkan kebijakan yang terukur dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.
Tak hanya persoalan ekonomi, HMI juga menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah dituntut memperkuat pencegahan, menuntaskan penanganan kebakaran, memulihkan lingkungan terdampak, serta menindak individu maupun korporasi yang terbukti bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.
HMI menegaskan bahwa persoalan karhutla tidak boleh dipandang sebatas bencana musiman. Pengawasan, perlindungan ekosistem, pemulihan wilayah terdampak, dan penegakan hukum harus berjalan beriringan agar kerusakan lingkungan tidak terus berulang.
Kritik berikutnya menyasar efektivitas Kabinet Merah Putih. HMI mendesak Presiden mengevaluasi kinerja para menteri dan melakukan perampingan kabinet apabila dinilai diperlukan. Penggunaan anggaran negara juga dituntut lebih efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dalam bidang tata kelola pemerintahan, HMI menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi bagian dari tuntutan, terutama terkait pengawasan anggaran, kualitas layanan, dan keamanan pangan.
Di sektor pendidikan dan agraria, HMI mendesak jaminan pendidikan gratis, peningkatan kesejahteraan guru, percepatan reforma agraria, serta perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban konflik lahan. Mahasiswa juga menuntut penegakan supremasi sipil dan menolak militerisme di ruang sipil.
Melalui aksi tersebut, HMI Cabang Kota Bogor menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni menuntaskan penanganan karhutla dan pemulihan lingkungan; membenahi kebijakan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial; menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM; menjamin pendidikan gratis serta kesejahteraan guru; merampingkan Kabinet Merah Putih; mewujudkan reforma agraria dan melindungi korban konflik agraria; menuntaskan praktik KKN di lingkungan pemerintahan; serta menegakkan supremasi sipil dan menghapus militerisme di ruang sipil.
Bagi Multazam dan HMI Cabang Kota Bogor, evaluasi dua tahun pemerintahan harus menghasilkan perubahan kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat. Persoalan lingkungan, harga kebutuhan pokok, BBM, dan kesempatan kerja membutuhkan jawaban nyata, bukan sekadar pernyataan politik.
Melalui aksi di depan Pintu 1 Istana Kepresidenan, HMI menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum harus menjadi bagian utama dari tanggung jawab pemerintah kepada publik.(Rls/Red)
Surya SP
About the Author
