Faktara.my.id | BOGOR – Dua elemen mahasiswa, Liga Mahasiswa Indonesia Timur (LIMIT) dan Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA), melontarkan kritik keras terhadap pemerintah melalui aksi unjuk rasa di depan Pintu Utama Istana Bogor, Sabtu (14/11/2026). Puluhan mahasiswa turun ke jalan membawa 19 tuntutan yang menyoroti berbagai persoalan serius, mulai dari kerusakan lingkungan, korupsi, ketimpangan sosial, hingga dugaan kekerasan aparat.
Spanduk bertuliskan “Indonesia Gagal”, “Negara Ini Bukan Milik Penguasa”, “Kembalikan Tanah ke Rakyat”, serta “Hentikan Kekerasan Aparat terhadap Massa Aksi” menjadi pesan tajam yang mereka arahkan kepada pemerintah. Aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjadi bentuk tekanan moral agar negara tidak mengabaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Presiden Mahasiswa UMBARA, Afip Zaelani, menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai membutuhkan evaluasi menyeluruh. Persoalan lingkungan, pemberantasan korupsi, pemerataan pendidikan dan kesehatan, perlindungan pekerja, hingga kebijakan pangan dan energi menjadi bagian dari kritik yang disuarakan.
UMBARA juga mendesak transparansi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembenahan data bantuan sosial, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara. Mereka menuntut agar dugaan penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan tidak dibiarkan berlindung di balik jabatan maupun kekuatan modal.
Tak berhenti di situ, tuntutan reformasi Polri, evaluasi penggunaan kekuatan aparat, pengusutan dugaan pelanggaran HAM, serta penegakan supremasi sipil turut menjadi sorotan. Mahasiswa mengingatkan bahwa aparat dan penyelenggara negara harus tunduk pada hukum serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan.
Sementara itu, Koordinator Lapangan LIMIT, Husen, membawa enam tuntutan yang menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan, transparansi penanganan bencana di Aceh, serta evaluasi dugaan tindakan represif dalam pengamanan demonstrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sejumlah wilayah lainnya.
LIMIT menegaskan pentingnya perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan menyampaikan kritik tidak boleh dibalas dengan intimidasi ataupun tindakan kekerasan.
Kedua elemen mahasiswa juga mengingatkan bahwa semangat Hari Pahlawan harus diwujudkan melalui keberpihakan nyata terhadap keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan rakyat. Bukan sekadar seremoni, apalagi slogan tanpa tindakan.
Dalam rangkaian aksi, massa menyampaikan orasi, membacakan pernyataan sikap, serta melakukan pencoretan jalan menggunakan cat semprot sebelum meninggalkan lokasi.
Kritik yang disampaikan di depan Istana Bogor menjadi peringatan bahwa pemerintah tidak boleh alergi terhadap suara mahasiswa. Kekuasaan harus siap diawasi, kebijakan harus berani diuji, dan setiap persoalan publik harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
Ketika suara rakyat terus mempertanyakan arah kebijakan negara, pemerintah tidak cukup hanya mendengar. Pemerintah harus menjawab dan membuktikan keberpihakannya kepada rakyat.(Rls/Red)
Surya SP
About the Author
