Faktara.my.id | JAKARTA – Jangan dulu salahkan mafia tanah, coba jujur. Berapa banyak sengketa tanah di Indonesia yang sebenarnya kalah bukan karena penjahatnya terlalu kuat, tapi karena negaranya tidak punya arena yang adil untuk menyelesaikan sengketa itu?
Satu bidang tanah bisa punya 2 bahkan 3 sertifikat. Petani sudah menggarap 30 tahun, tiba-tiba datang surat penggusuran. Tanah warisan keluarga, mendadak diklaim perusahaan dengan dokumen yang terlihat lebih rapi.
Rakyat bingung harus mengadu ke mana. Pengadilan Negeri bilang bukan wewenangnya. PTUN bilang beda lagi. Semua saling lempar. Sementara rakyat yang menunggu, kehabisan uang, kehabisan waktu, kehabisan harapan.
Inilah yang dibedah Prof. Firman dalam diskusi “Land Justice: The New Mission of the Agrarian Reform Law”.
Masalahnya Bukan Kurang Hukum, Tapi Kurang Pengadilan Khusus
Indonesia itu aneh. Untuk urusan cerai, ada Pengadilan Agama.
Untuk urusan bisnis bangkrut, ada Pengadilan Niaga. Untuk urusan korupsi, ada Pengadilan Tipikor.
Untuk urusan anak, ada Pengadilan Anak.
Waspada Kejahatan Siber, Prostitusi Online Diduga Berkembang Menjadi Jaringan Terorganisir dan TPPO.
Tapi untuk urusan tanah sumber hidup, sumber makan, sumber warisan jutaan keluarga Indonesia kita tidak punya pengadilan khusus.
Akibatnya, sengketa tanah diadili dengan cara umum, oleh hakim yang tidak selalu ahli agraria, dengan hukum yang tumpang tindih.
Bayangkan kamu sakit jantung, tapi dibawa ke dokter umum. Bisa? Bisa. Tapi risikonya besar.
Begitulah nasib sengketa tanah kita hari ini.
3 Alasan Kenapa Tanahmu Bisa Hilang :
1. Satu Tanah, Banyak Putusan
Menang di satu pengadilan, kalah di pengadilan lain. Putusan mana yang harus ditaati? Rakyat yang jadi korban kebingungan hukum.
2. Yang Kaya Menang Sebelum Sidang Dimulai. Petani bawa cangkul dan sejarah. Lawannya bawa pengacara, notaris, dan tumpukan dokumen. Tanpa pengadilan khusus yang berpihak pada keadilan substantif, pertarungan ini tidak pernah seimbang.
3. Keadilan Datang Setelah Semua Terlambat. Banyak sengketa tanah berlangsung 10, 20, bahkan 30 tahun. Orang tuanya yang menggugat, anak cucunya yang meneruskan sidang. Ketika putusan akhirnya keluar, tanahnya sudah berubah jadi perumahan, tambang, atau kebun sawit. Keadilan yang telat, sama saja dengan keadilan yang ditolak.
Lalu Apa Solusinya? LAND COURT!
Prof Firman mendorong gagasan besar: LAND COURT.
Pengadilan khusus tanah. Pengadilan yang: Hakimnya paham agraria, paham tanah adat, paham sejarah penguasaan tanah, bukan cuma paham pasal. Prosesnya cepat, tidak berbelit, tidak bisa diulur puluhan tahun. Putusannya satu pintu, tidak saling bertabrakan antar pengadilan.
Ini sejalan dengan misi baru UU Reforma Agraria.
Reforma agraria bukan lagi sekadar bagi-bagi tanah. Misi barunya jauh lebih besar:
1. Kepastian Hukum
Tanahmu jelas batasnya, jelas pemiliknya, jelas statusnya.
2. Perlindungan Hak Masyarakat
Hak petani dan masyarakat adat tidak boleh hilang hanya karena kalah administrasi.
3. Akses Keadilan
Keadilan bukan barang mewah. Bukan cuma untuk yang bisa bayar pengacara mahal. Pertanyaannya Sekarang. Kalau negara serius mau menyelesaikan konflik agraria, kenapa pengadilan khususnya belum juga dibentuk?
Apakah kita mau terus membiarkan rakyat bertarung sendiri di sistem yang ruwet?
Atau kita berani bilang: Sudah cukup. Indonesia butuh Land Court, Sekarang.
Karena tanah bukan sekadar aset. Tanah adalah rumah. Tanah adalah masa depan anak cucu. Tanah adalah harga diri. Dan harga diri rakyat tidak boleh hilang hanya karena negara tidak menyediakan pengadilannya.(Rls/Red)
Sumber: Har
About the Author
