Faktara.my.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 untuk mempercepat penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Aturan yang ditetapkan pada 12 Mei 2026 tersebut merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015.
Dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Melalui Pasal 3A, Prabowo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Ketua Komite, sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjabat sebagai Wakil Ketua. Perpres tersebut diundangkan oleh Prasetyo Hadi dan disahkan oleh Lydia Silvanna Djaman.
Pemerintah juga memperkuat sinergi lintas sektor dalam Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan melibatkan sejumlah menteri dan kepala lembaga strategis sebagai anggota. Susunan tersebut mencakup Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
Pemerintah juga memperluas keanggotaan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan melibatkan Kepala Badan Pengaturan BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Langkah ini bertujuan memperkuat koordinasi dan dukungan kelembagaan dalam pengembangan proyek kereta cepat.
Perpres terbaru memberikan kewenangan penuh kepada Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk menetapkan berbagai langkah strategis terkait proyek tersebut. Salah satu kewenangan yang diatur dalam Pasal 3A adalah menyepakati solusi atas kewajiban perusahaan patungan apabila terjadi kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) dalam pembangunan kereta cepat.
“Menetapkan bentuk dukungan Pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung,” demikian bunyi ketentuan resmi dalam Pasal 3A.
Pemerintah juga merevisi Pasal 15 dalam Perpres terbaru dengan menugaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ketentuan ini menegaskan peran sentral kementerian tersebut dalam memastikan pelaksanaan proyek berjalan secara terpadu dan terkoordinasi.
(Rls/Red)
About the Author
