Faktara.my.id | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan opsi jemput paksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid setelah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).
KPK Belum Terima Alasan Ketidakhadiran
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mempertimbangkan langkah lanjutan untuk memastikan proses hukum berjalan efektif dan mengungkap pihak lain yang terlibat.
Penyidik sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan Nusron pada pekan lalu. Namun, ia tidak hadir karena memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN.
KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10). Nusron kembali tidak hadir dan penyidik belum menerima konfirmasi mengenai alasannya.
Delapan Tersangka dalam Kasus HGB
KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka terdiri atas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri.
Tiga tersangka lainnya ialah Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. KPK menyebut Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.
KPK menyatakan akan mempertimbangkan langkah pemeriksaan berikutnya terhadap Nusron. Penyidik masih berupaya melengkapi berkas perkara dan mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.
(Rls/Red)
About the Author
