Faktara.my.id | MAKASAR – Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, memasuki babak baru. Tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri resmi menahan Husniah di Rumah Tahanan Polda Sulawesi Selatan, Senin (26/10/2026).
Polisi mengambil langkah tersebut setelah memeriksa Husniah sebagai tersangka dugaan pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang yang berkaitan dengan pengurusan perizinan di Kabupaten Gowa sepanjang 2025–2026.
Keluar dari Ruang Pemeriksaan Mengenakan Rompi Oranye
Husniah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan sejak siang hari.
Sekitar pukul 17.00 WITA, ia keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Petugas kemudian membawanya menuju rumah tahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Kepala Bagian Operasional Kortas Tipidkor Polri, Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, menjelaskan bahwa penyidik melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan.
Penahanan berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 26 Oktober hingga 14 November 2026.
Polisi Pastikan Hak Tersangka Tetap Terpenuhi
Meski telah menahan Husniah, kepolisian menegaskan bahwa proses hukum tetap mengutamakan hak-hak tersangka.
Penyidik memastikan Husniah memperoleh pendampingan penasihat hukum serta akses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Polisi juga menyatakan bahwa penahanan tersebut mengikuti prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Penyidik Gabungan Tangani Kasus Korupsi Perizinan
Kasus ini melibatkan kerja sama sejumlah satuan kepolisian.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, menjelaskan bahwa Kortas Tipidkor Mabes Polri, Polda Sulsel, dan Polresta Gowa menangani perkara tersebut melalui penyidikan bersama atau joint investigation.
Tim gabungan mendalami dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa selama periode 2025–2026.
Penyidik juga menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Terjerat Dugaan Pemerasan, Gratifikasi, dan Pencucian Uang
Penyidik menjerat Husniah dengan sejumlah pasal terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Untuk dugaan pemerasan dan gratifikasi, polisi menerapkan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 KUHP Nasional.
Sementara itu, dugaan tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP Nasional.
Penerapan pasal-pasal tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum dalam pengurusan perizinan di Kabupaten Gowa.
Penyidikan Berlanjut, Polisi Junjung Asas Praduga Tak Bersalah
Penahanan Husniah bukan akhir dari proses hukum. Tim penyidik masih akan mendalami hasil pemeriksaan, melengkapi berkas perkara, dan berkoordinasi dengan penuntut umum.
Kepolisian menegaskan bahwa seluruh tahapan penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, status tersangka tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Husniah tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses hukum yang adil.
Kasus ini kini memasuki tahap penting dalam upaya mengungkap dugaan praktik korupsi perizinan di Kabupaten Gowa. Publik masih menantikan hasil penyidikan lanjutan, termasuk kejelasan dugaan aliran dana serta pihak-pihak yang mungkin terlibat.
Hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak yang tersangkut perkara ini.
(Rls/Red)
About the Author
