Faktara.my.id | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta publik menunggu proses pembuktian persidangan terkait kemunculan kode “RAMA” dalam surat dakwaan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim. Jaksa menyebut sosok berkode tersebut sebagai menteri yang diduga menerima aliran uang Rp40 juta setiap minggu dari praktik pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Kemunculan kode tersebut memunculkan dugaan bahwa sosok “RAMA” merujuk kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Namun, identitas sosok tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui persidangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut masih memasuki tahap awal persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Selanjutnya, jaksa akan menghadirkan saksi dan alat bukti untuk memperkuat pembuktian perkara.
“Ini kan masih sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Setelah ini tentu akan bergulir ya proses pemeriksaan para saksi ataupun alat bukti-alat bukti untuk memperkuat proses pembuktian,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10) malam.
KPK Jelaskan Alasan Tidak Memeriksa Menteri Imipas
Saat wartawan menanyakan alasan penyidik tidak pernah memanggil dan memeriksa Menteri Imipas sebagai saksi dalam penyidikan dugaan pemerasan izin tinggal WNA, Budi menegaskan bahwa KPK menentukan kebutuhan pemeriksaan berdasarkan kepentingan penyidikan.
Menurutnya, penyidik mempertimbangkan setiap pemanggilan saksi sesuai kebutuhan untuk mengungkap perkara dan mengumpulkan bukti.
“Mengapa tidak melakukan pemanggilan terhadap saksi A, saksi B, dan sebagainya? Tentu itu sesuai dengan kebutuhan dalam proses penyidikan,” katanya.
Budi juga memastikan tidak ada pihak yang mengintervensi KPK dalam menangani perkara tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik menjalankan proses hukum berdasarkan bukti yang mereka peroleh.
“Hal yang pasti dalam sebuah penanganan perkara adalah tidak ada intervensi kepada KPK. Semuanya berprogres sesuai dengan bukti-bukti yang didapatkan,” ujarnya.
KPK Minta Publik Tunggu Pemeriksaan Saksi
Terkait kemungkinan KPK menghadirkan Menteri Imipas dalam persidangan, Budi meminta masyarakat mengikuti perkembangan sidang berikutnya.
Ia menjelaskan bahwa jaksa dan majelis hakim akan menentukan kebutuhan menghadirkan saksi untuk menguji setiap dugaan dalam surat dakwaan.
Budi juga menegaskan bahwa proses pembuktian akan mengungkap pihak-pihak yang memiliki keterangan relevan dengan perkara tersebut.
Dengan demikian, publik perlu menunggu fakta persidangan untuk mengetahui sejauh mana dugaan aliran uang kepada sosok berkode “RAMA” dapat terbukti.
KPK Tetapkan Delapan Tersangka dalam Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA
Kasus ini bermula ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan keimigrasian.
Dalam rangkaian penanganan perkara tersebut, Silmy Karim yang saat itu menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyerahkan diri kepada KPK.
Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA periode 2022–2026 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Selain Silmy Karim, KPK menetapkan Saffar Muhammad Godam, mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025, sebagai tersangka.
Enam tersangka lainnya meliputi:
- Jaya Saputra, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat.
- Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.
- Tessar Bayu Setyaji, pejabat Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.
- Bagus Bramantyo, pejabat Subdirektorat Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.
- Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas.
- Gusti Benardiansyah, staf Subdirektorat Izin Tinggal.
Setelah menjalani proses penyidikan, Silmy Karim menghadapi sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis (29/10/2026).
Dakwaan Ungkap Dugaan Aliran Uang kepada Sejumlah Pejabat
Dalam persidangan tersebut, jaksa menguraikan dugaan pembagian uang tidak resmi dari pengurusan izin tinggal WNA kepada sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Salah satu nama yang muncul menggunakan kode “RAMA”, yang dalam dakwaan jaksa merujuk kepada sosok menteri dengan dugaan alokasi Rp40 juta setiap minggu.
Selain itu, jaksa juga menguraikan dugaan pembagian uang kepada sejumlah pejabat dan pihak lain dengan rincian sebagai berikut:
- Menteri berkode “RAMA”: Rp40 juta setiap minggu.
- Sekretaris pribadi menteri: Rp100 juta setiap bulan.
- Ajudan menteri: Rp25 juta setiap minggu.
- Sekretaris Jenderal Kementerian Imipas: Rp50 juta setiap bulan.
- Wakil Menteri Imipas: Rp100 juta setiap bulan.
- Pelaksana Tugas Direktur Jenderal: Rp100 juta setiap bulan.
- Direktur Kepatuhan Internal: Rp25 juta setiap bulan.
- Direktur Intelijen Keimigrasian: Rp25 juta setiap bulan.
Jaksa menguraikan angka-angka tersebut sebagai bagian dari dugaan skema pembagian uang yang bersumber dari penerimaan tidak resmi atau uang loket dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
Persidangan Jadi Penentu Pembuktian Dugaan Aliran Dana
Kemunculan kode “RAMA” dan rincian dugaan aliran uang kepada sejumlah pejabat kini menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara Silmy Karim.
KPK menegaskan bahwa penyidik dan jaksa akan mengembangkan pembuktian melalui pemeriksaan saksi serta pengujian alat bukti di persidangan.
Publik kini menunggu perkembangan sidang berikutnya untuk mengetahui pihak-pihak yang akan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.
Proses persidangan juga akan menentukan apakah dugaan pembagian uang sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan memiliki dukungan bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
(Rls/Red)
About the Author
