Faktara.my.id | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan petunjuk dugaan aliran uang dalam kasus korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat menggeledah rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri di Bekasi, Jawa Barat, pada 18 September 2026.
KPK Sita Dokumen dan Barang Elektronik
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang memuat petunjuk dugaan aliran uang terkait perkara tersebut.
KPK akan menganalisis seluruh barang bukti untuk mendalami peran Lampri sebagai salah satu tersangka sekaligus menyusun konstruksi perkara secara utuh.
KPK Tetapkan Delapan Tersangka
KPK sebelumnya menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan tersangka. Mereka terdiri atas Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon, serta Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
KPK menduga empat nama terakhir menjadi orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Penggeledahan Berlanjut
Pada 17 September, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi.
KPK menegaskan penyidik tidak menggeledah ruangan Nusron Wahid.
Sehari berikutnya, KPK melanjutkan penggeledahan di kantor Summarecon dan rumah Lampri. Penyidik kini menelaah barang bukti untuk mengungkap aliran uang dan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
(Rls/Red)
About the Author
