Faktara.my.id | LAMPUNG – Lembaga Swadaya Masyarakat TEGAR mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pemufakatan makar yang mencuat di balik kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Desakan itu disampaikan Ketua LSM TEGAR Ir. Okta Resi Gumantara, SH.,MH., menyusul pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang menyebut ada kesimpulan sementara, yang belum final, mengenai adanya tanda-tanda yang mengarah ke makar dalam perkara tersebut.
LSM TEGAR menilai jika dugaan itu benar, maka perkara ini tidak bisa lagi dipandang sebagai sekadar pelanggaran penyadapan biasa. Penyadapan terhadap kepala negara, menteri, pimpinan partai, tokoh ormas, hingga pengusaha, jika terbukti dilakukan secara terorganisir dan bertujuan untuk menggoyang pemerintahan yang sah, merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara.
“Negara tak boleh dikhianati dari dalam. Jika ada aparat yang justru menggunakan kewenangan dan alat negara untuk memata-matai kepala negara, itu adalah pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan terhadap rakyat,” tegas perwakilan LSM TEGAR dalam keterangan resminya.
LSM TEGAR meminta Bareskrim Polri untuk:
1. Usut sampai ke akar. Tidak berhenti pada 4 tersangka yang sudah ditetapkan. Yaitu Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Telusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, siapa yang menerima hasil sadapan, dan untuk apa hasil sadapan itu digunakan.
2. Buka secara transparan
Publik berhak tahu perkembangan penyidikan secara resmi. Jangan biarkan ruang kosong diisi hoaks dan spekulasi liar di media sosial yang menyebut-nyebut nama tokoh tertentu tanpa bukti.
3. Hukum harus bicara bukti, bukan dugaan. LSM TEGAR sependapat dengan Yusril bahwa hukum tidak boleh ditegakkan dengan duga-duga. Jika terbukti ada pemufakatan makar, proses sesuai KUHP. Jika tidak terbukti, jangan dipaksakan. Yang terpenting adalah proses yang objektif, transparan, dan tanpa ditutup-tutupi, sesuai perintah Presiden Prabowo kepada Kapolri.
4. Jaga persatuan nasional.
LSM TEGAR mengimbau masyarakat tidak terprovokasi. Jangan jadikan kasus ini sebagai alat untuk memecah belah bangsa. Dukung penegakan hukum, kawal prosesnya, tapi jangan menghakimi orang sebelum ada putusan pengadilan.
Hingga Jumat (6/11/2026), Bareskrim Polri masih menggunakan pasal penyadapan dan intersepsi dalam KUHP dan UU ITE, serta pasal penghapusan data elektronik dan akses ilegal. Pasal makar belum digunakan sebagai dakwaan resmi.
LSM TEGAR menegaskan dukungannya kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk membersihkan institusi Polri dari oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Termasuk mendukung mutasi 264 perwira yang telah dilakukan sebagai langkah pembinaan dan penataan organisasi.
“Ini bukan soal dukung-mendukung tokoh. Ini soal negara. Siapapun yang terbukti mengkhianati negara, harus dihukum setimpal. Siapapun yang tidak terbukti, jangan difitnah,” tutup Ketua LSM TEGAR.(Red)
About the Author
