Faktara.my.id | Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia mendesak pemerintah dan PT Pertamina mengevaluasi sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul kelangkaan dan antrean panjang di Bali serta sejumlah daerah.
Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menambah pasokan ketika kelangkaan terjadi. Ia meminta seluruh pihak memperbaiki perencanaan kebutuhan, cadangan operasional, dan kepastian pengiriman BBM.
Pemulihan Pasokan BBM di Bali
Pemerintah bersama Pertamina Patra Niaga mengerahkan 108 mobil tangki dan 465 awak tangki untuk mempercepat distribusi. Sebanyak 66 SPBU di Denpasar dan Badung juga menyiapkan pelayanan selama 24 jam.
Berdasarkan pemantauan pada 16–18 Oktober 2026, antrean BBM di Denpasar mulai berkurang dengan waktu tunggu sekitar 15–30 menit.
Ombudsman Siapkan Investigasi Distribusi BBM
Ombudsman meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina mengevaluasi kuota, transparansi stok, serta jadwal pengiriman BBM.
Lembaga tersebut juga menyoroti kendala teknis kapal MT Prima XP yang turut mengganggu distribusi BBM di Bali.
Melalui mekanisme Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), Ombudsman akan menelusuri potensi maladministrasi dalam penyediaan dan penyaluran BBM bersubsidi.
Ombudsman berharap evaluasi menyeluruh dapat mencegah kelangkaan berulang, memperkuat pengawasan, serta menjamin distribusi BBM yang tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat.
(Rls/Red)
About the Author
