Penggeledahan Pondok Pesantren Oleh Polri: Antara Kewenangan Hukum, Etika dan Perlindungan HAM

Faktara.my.id | JAKARTA – Penegakan hukum tidak boleh kehilangan hati nurani. Peristiwa penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026, telah menjadi perhatian luas masyarakat. Peristiwa ini memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan kepolisian, prosedur hukum, etika bertugas, serta perlindungan terhadap santri, khususnya perempuan dan anak-anak. Persoalan ini harus dilihat secara jernih, tidak emosional, dan tidak pula terburu-buru menghakimi.

1. Apakah Polri Berwenang Menggeledah Pesantren?
Secara hukum, Polri mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk melakukan penggeledahan apabila memenuhi persyaratan hukum.
Tidak ada institusi, termasuk pondok pesantren, yang kebal terhadap proses hukum. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan tanpa batas. Penggeledahan harus berdasarkan kepentingan penyidikan, memiliki dasar hukum yang jelas, mengikuti prosedur hukum acara pidana, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Artinya, pesantren bukan tempat yang kebal hukum, tetapi juga bukan tempat yang boleh diperlakukan semena-mena.

2. Bagaimana Aspek Hukum dan HAM? Dalam melakukan penggeledahan, aparat wajib memperhatikan ketentuan KUHAP, prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan: Legalitas: tindakan harus mempunyai dasar hukum dan kewenangan yang sah. Proporsionalitas: penggunaan kekuatan harus sesuai kebutuhan dan tingkat ancaman. Profesionalitas: tindakan dilakukan sesuai SOP dan etika kepolisian. Perlindungan perempuan dan anak: harus memperhatikan privasi, keamanan, serta kondisi psikologis penghuni pesantren. Akuntabilitas: setiap tindakan, termasuk penyitaan barang, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur, intimidasi, atau penggunaan kekuatan berlebihan, hal tersebut harus diperiksa secara objektif.

3. Jangan Mengabaikan Kepentingan Penegakan Hukum. “Kita juga harus melihat persoalan dari sisi kepolisian. Berdasarkan keterangan yang diberitakan, penggeledahan tersebut berkaitan dengan pencarian seseorang yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran dan perusakan warung makan di Sukoharjo. Dengan demikian, apabila terdapat informasi bahwa seseorang yang dicari berada di lingkungan pesantren, kepolisian tentu mempunyai kewajiban melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan. Jangan sampai kritik terhadap cara bertindak aparat justru dimaknai sebagai penolakan terhadap penegakan hukum. Sebaliknya, jangan pula alasan penegakan hukum dijadikan pembenaran untuk mengabaikan prosedur dan hak asasi manusia. Keduanya harus berjalan beriringan.

4. Polri Harus Melakukan Evaluasi Secara Terbuka. Pernyataan Polri bahwa persoalan ini akan didalami melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk Propam, patut diapresiasi. Namun, masyarakat tentu mengharapkan lebih dari sekadar pernyataan. Perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap:
Keabsahan surat perintah dan izin penggeledahan. Cara dan prosedur aparat memasuki lingkungan pesantren. Proporsionalitas penggunaan senjata dan kekuatan.
Perlakuan terhadap santriwati dan anak-anak. Dasar hukum penyitaan barang-barang. Tanggung jawab personel serta pimpinan yang terlibat. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum dan disiplin kepolisian.

5. Jangan Membangun Stigma terhadap Pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan, dakwah, dan pembinaan moral yang memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu, jangan sampai tindakan oknum atau persoalan hukum yang melibatkan individu tertentu kemudian melahirkan stigma negatif terhadap seluruh lembaga pesantren. Sebaliknya, lingkungan pesantren juga harus terbuka terhadap hukum dan tidak boleh dijadikan tempat berlindung bagi siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana.
Hukum harus berdiri tegak, tetapi penghormatan terhadap martabat manusia tidak boleh ditinggalkan.

PENUTUP: KEWENANGAN BUKAN BERARTI KESEWENANG-WENANGAN

Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama.
Polri harus tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga santun dan profesional dalam menggunakan kewenangannya. Pesantren harus dihormati sebagai lembaga pendidikan, tetapi tetap tunduk pada hukum yang berlaku. Masyarakat pun harus kritis tanpa kehilangan objektivitas. Ada satu prinsip yang perlu kita ingat: Polisi tidak boleh takut menegakkan hukum, tetapi juga tidak boleh merasa berkuasa di atas hukum. Sebab, kewenangan adalah amanah, bukan kekuasaan untuk bertindak semaunya.

Negara hukum bukan hanya menuntut masyarakat patuh terhadap hukum, tetapi juga mewajibkan aparat penegak hukum memberikan keteladanan dalam menaati hukum.
Hukum harus ditegakkan dengan ketegasan, dijalankan dengan profesionalitas, dan dilandasi hati nurani.(Rls/Red)

Sumber Artikel: Dr.HMZ