Faktara.my.id | JAKARTA – Praktik pemalsuan dokumen kependudukan dan surat-surat berharga terbongkar di kawasan Koja, Jakarta Utara. Polisi menangkap lima orang yang diduga tergabung dalam sindikat pembuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) palsu yang memasarkan produknya hingga ke berbagai provinsi di Indonesia.
Pengungkapan kasus tersebut dilakukan jajaran Polsek Koja setelah menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di kawasan Kampung Mangga, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja.
Kapolsek Koja, Andry Suharto, mengatakan petugas menggerebek lokasi tersebut pada Minggu (8/11) sekitar pukul 00.10 WIB. Dalam operasi itu, polisi menangkap lima orang tersangka berinisial RK, FFD, R, SS, dan YPW.
“Kami meringkus lima orang tersangka di sebuah rumah di kawasan Kampung Mangga, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, dalam penggerebekan yang digelar Minggu (8/11) dini hari,” kata Andry di Jakarta, Senin (9/11).
Beroperasi Tiga Bulan, Jaring Pembeli Lewat Facebook dan WhatsApp
Andry menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas pembuatan dokumen ilegal di lokasi tersebut.
Menindaklanjuti laporan itu, Tim Operasional (Opsnal) Reserse Kriminal Polsek Koja yang dipimpin Ipda Ruswandi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya menggerebek rumah milik tersangka berinisial RK.
Dari hasil pemeriksaan sementara, para tersangka diduga telah menjalankan bisnis ilegal tersebut selama kurang lebih tiga bulan.
Untuk menjangkau konsumen, mereka memanfaatkan WhatsApp Business yang terhubung dengan media sosial Facebook. Melalui platform tersebut, para pelaku menawarkan dokumen palsu kepada calon pembeli dari berbagai daerah di Indonesia.
Begini Modus Pembuatan KTP dan SIM Palsu
Dalam menjalankan aksinya, masing-masing tersangka memiliki tugas berbeda.
RK, FFD, R, dan SS bertugas mencari pelanggan sekaligus memproduksi dokumen palsu. Mereka mengedit tampilan dokumen menggunakan aplikasi PicsArt, kemudian mencetaknya di atas kertas overlay dengan bantuan komputer.
Setelah proses pencetakan selesai, para pelaku menempelkan hasil cetakan tersebut pada bahan PVC. Mereka kemudian memotong dan mengepres dokumen menggunakan mesin khusus hingga menyerupai kartu identitas dan surat izin mengemudi asli.
Sementara itu, tersangka YPW bertugas mengirimkan dokumen palsu kepada para pemesan melalui jasa ekspedisi. Setelah menerima barang, pembeli mentransfer pembayaran ke rekening milik para pelaku.
Tarif Dokumen Palsu Dibanderol hingga Rp1,4 Juta
Sindikat tersebut memasang harga berbeda untuk setiap jenis dokumen yang ditawarkan kepada konsumen.
Berikut daftar tarif yang ditemukan polisi:
- KTP palsu: Rp200.000
- SIM C palsu: Rp300.000
- SIM A palsu: Rp600.000
- SIM B1 Umum palsu: Rp1.100.000
- SIM B2 Umum palsu: Rp1.400.000
Perbedaan harga tersebut menunjukkan bahwa para pelaku menjalankan bisnis pemalsuan dengan sejumlah pilihan dokumen dan tarif yang disesuaikan berdasarkan jenis SIM yang dipesan.
Polisi Sita 141 Dokumen, Satu Pelaku Masih Diburu
Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pemalsuan dokumen.
Barang bukti itu meliputi 129 SIM yang diduga palsu, 12 KTP palsu, perangkat komputer, dua unit printer Epson, mesin laminating, serta sejumlah bahan PVC yang digunakan untuk memproduksi kartu.
Meski telah menangkap lima tersangka, polisi masih memburu seorang pelaku lain berinisial N yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Berdasarkan keterangan para tersangka, N diduga berperan sebagai penyedia perangkat komputer, mesin pres, dan alat pemotong kartu. Ia juga disebut mengajari para tersangka teknik pembuatan dokumen palsu tersebut.
Andry menegaskan, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.
Pengungkapan ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak tergiur membeli dokumen kependudukan maupun surat izin mengemudi melalui jalur tidak resmi. Selain melanggar hukum, penggunaan dokumen palsu berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan merugikan banyak pihak.
Polisi kini masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain serta memburu tersangka N yang masih buron.
(Rls/Red)
About the Author
