Faktara.my.id | Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas pemerintah, dengan menyatakan bahwa lebih baik anggaran negara digunakan untuk memberi makan rakyat daripada dikorupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam dialog bersama tokoh dan jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, serta dalam wawancara yang keterangan tertulisnya diterima pada Minggu (21/3).
Menurutnya, hal ini merupakan bentuk keberpihakan nyata negara kepada rakyat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda enggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat. Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat. Umurmu berapa? 11 tahun. Badannya anak 4 tahun. Saya yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada,” tegas Prabowo.
Program MBG tidak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan gizi dan gizi buruk, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi rakyat.
Di tengah berbagai kritik dan tantangan fiskal, Presiden menekankan program ini tetap menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Selain dampak sosial, Prabowo juga menyoroti potensi ekonomi program ini. Ia memaparkan bahwa pada puncaknya, MBG akan memiliki hingga 31 ribu dapur operasional di seluruh Indonesia. Setiap dapur diperkirakan mempekerjakan sekitar 50 orang, serta melibatkan 5-10 pemasok bahan pangan yang masing-masing menyerap sekitar 5 tenaga kerja. Hal ini berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerja baru.
Prabowo juga menegaskan bahwa pembiayaan program ini tidak berasal dari utang baru, melainkan dari efisiensi dan pengurangan kebocoran anggaran negara.
“Uang kita ada. Tinggal kita organisir, kita kurangi kebocoran,” katanya.
Komitmen ini mendapat perhatian luas sebagai langkah nyata pemerintah dalam memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan memerangi praktik korupsi yang merugikan negara.
(Rls/M.Rafiq)
