Faktara.my.id | Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mengalokasikan mayoritas pagu anggaran 2027 untuk satuan kerja di daerah. Dari total anggaran Rp6,48 triliun, BPS Kabupaten/Kota mendapat alokasi Rp4,999 triliun atau 77,18 persen.
Sekretaris Utama BPS Zulkipli mengatakan alokasi tersebut menjadi bagian dari penguatan pelaksanaan program statistik di daerah.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, Zulkipli menjelaskan BPS membagi total anggaran 2027 ke dalam dua program utama.
BPS mengalokasikan Rp2,82 triliun atau 43,51 persen untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Anggaran ini membiayai kegiatan statistik rutin, periodik, serta sejumlah kegiatan baru.
Sementara itu, BPS menyiapkan Rp3,66 triliun atau 56,49 persen untuk Program Dukungan Manajemen (Dukman). Anggaran tersebut mencakup gaji pegawai, operasional kantor, dan kebutuhan nonoperasional.
BPS Siapkan Anggaran Operasional dan Nonoperasional
Berdasarkan jenis belanja, BPS mengalokasikan Rp3,57 triliun untuk belanja operasional dan Rp2,91 triliun untuk belanja nonoperasional.
Belanja operasional mencakup gaji pegawai dan kebutuhan perkantoran. Sementara belanja nonoperasional mendukung survei rutin untuk prioritas presiden, kegiatan prioritas nasional, serta program Dukman.
Sejumlah program BPS juga mendukung agenda nasional. Program tersebut mencakup pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi, pembinaan statistik sektoral, penyusunan inflasi, serta pengembangan Desa Cinta Statistik.
BPS juga menyiapkan Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan. Selain itu, BPS memperkuat koordinasi aksesi OECD di bidang statistik.
BPS Usulkan Tambahan Anggaran Rp1,47 Triliun
BPS menilai pagu Rp6,48 triliun belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan program pada 2027.
Karena itu, BPS mengusulkan tambahan anggaran Rp1.473,17 miliar. Tambahan tersebut terdiri atas Rp926,30 miliar untuk Program PPIS dan Rp546,87 miliar untuk Program Dukman.
BPS membutuhkan tambahan anggaran PPIS untuk membiayai Survei Ekonomi Terintegrasi sebagai tindak lanjut pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026.
Sementara tambahan anggaran Dukman akan mendukung pembangunan dan revitalisasi gedung kantor, termasuk pemulihan kantor yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Flores, Nusa Tenggara Timur.
Komisi X Soroti Kualitas SDM BPS
Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran BPS 2027 sebesar Rp6,48 triliun setelah melalui lima kali pembahasan.
BPS memiliki 539 satker yang terdiri atas 502 BPS kabupaten/kota, 34 BPS provinsi, dan tiga satker pusat.
Selain alokasi untuk kabupaten/kota sebesar 77,18 persen, BPS Provinsi memperoleh Rp718,45 miliar atau 11,09 persen. Sementara satker pusat mendapat Rp759,58 miliar atau 11,73 persen.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (2/9), Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta BPS meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik nasional.
Lalu menilai BPS perlu memperkuat kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia juga mendorong peningkatan kompetensi teknis, pemanfaatan teknologi, serta metodologi statistik.
Menurut Lalu, penguatan tersebut dapat membuat pelaksanaan kegiatan statistik lebih efektif, efisien, dan akurat. Langkah itu juga penting untuk memastikan pemerintah memiliki data berkualitas dalam menyusun kebijakan dan pembangunan nasional.
(Rls/Red)
About the Author
